Sosialisasi PP No 7 Tahun 2021 Memberikan Kemudahan Untuk UMKM

Pandemi Covid 19 yang terjadi menyebabkan pembatasan di segala sektor  hal ini di maksudkan untuk menekan penyebaran penyakit, tapi di sisi lain memberikan dampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi kita, penurunan gerak perekonomian termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Para pelaku usaha juga mengalami tantangan berat untuk mempertahankan berlangsungnya usaha mereka pada situasi saat ini, para pelaku UMKM didorong untuk meningkatkan keterampilannya dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh.

UMKM merupakan sektor yang  paling rentan dan terdampak akibat pandemi Covid-19. Penjualan produk anjlok sehingga mengalami penurunan omzet hingga 70 persen.

Pelaku usaha kecil dan menengah harus segera dapat beradaptasi di masa pandemi Covid-19 ini agar usaha yang dijalankan dapat terus tumbuh dan bertahan.

Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan teknologi digital. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga saat ini dari total 64 juta pelaku UMKM baru sekitar 8 juta atau 13% yang sudah terhubungan dengan dunia digital.

Selama Pandemi ini transaksi di dunia digital terus meningkat, karena aktivitas masyarakat lebih banyak dirumah  dan biasanya transaksi jual beli dilakukan secara online.

Angka ini menunjukkan peluang yang besar bagi jutaan UMKM di Indonesia untuk memperluas jangkauan melalui digitalisasi. Namun, untuk mendukung percepatan transformasi digital para pelaku UMKM, dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak, tidak cukup hanya pemerintah sendiri tetapi juga perlu dukungan dari pihak swasta.

Pemerintah terus mendukung pengembangan koperasi dan UMKM untuk naik kelas dan mampu bertahan di era digital seperti sekarang melalui dengan penyediaan layanan UMKM yaitu LakUMKM yang membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka di beberapa plattform e Commerce yang ada.

Upaya mencapai target melalui penyusunan kajian UMKM naik kelas dilakukan melalui survei kebutuhan intervensi teknologi dan penyediaan portal agregator layanan UMKM lewat LakUMKM. Aplikasi ini diharapkan Sebagai agregator dan multichannel e-commerce manajemen.

PP No. 7 tahun 2021 telah resmi di tetapkan Bapak Presiden Jokowi, sebagai turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan pengembangan usaha untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

Untuk sosialisasi PP no 7 tahun 2021 ini dilakukan pada acara Forum Tematik Bakohumas Kementerian Koperasi dan UKM bertajuk PP No.7 tahun 2021 Memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM.

Forum tematik bakohumas kemenkop berlangsung di JS Luwansa Hotel pada hari Rabu 24 Maret 2021 yang dihadiri oleh

1. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika mewakili Ketua Umum Bakohumas, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan
2. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bapak Arif Budimanta
3. Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Luhur Pradjarto
4. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Bapak Budi Mustopo.

Sosialisasi bertujuan agar aturan yang ada dalam PP no 7 dapat dimanfaatkan dengan baik oleh koperasi dan UMKM, maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM. Termasuk di dalamnya mencakup aspek perlindungan dan kemudahan bagi pelaku koperasi dan UMKM.

PP No. 7 Tahun 2021 mencakup berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Pengembangan dan pemberdayaan PP no 7 tahun 2021 untuk UMKM adalah dengan adanya berbagai program dan kegiatan pemerintah diantaranya

Pengadaan barang dan jasa dari pemerintah bagi koperasi dan UMKM

Lokasi usaha yang strategis di Fasilitas umum seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM dalam pengembangan dan pemasaran usaha.

Kemudahan pendirian koperasi

kemitraan UMKM dengan perusahaan besar akan terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing sehingga kwalitas produk bisa terus ditingkatkan.

Kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pelaksanaan PP no.7 tahun 2021 juga memberikan kemudahan untuk pembiayaan yang mudah dan murah untuk UMKM dalam bentuk subsidi pembiayaaan, pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam.perekonomian bangsa.

Dalam masa pertumbuhan ekonomi kita yang menurun koperasi dan UMKM mendapat program bantuan pemerintah diantaranya

1. Bantuan presiden produktif bagi UMKM
2. Program Bangga Buatan Indonesia
3. Alokasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah bagi koperasi dan UMKM

Dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak terkait agar sosialisasi PP No 7 dapat berjalan dengan baik. Pemberian dukungan kepada UMKM kita supaya bertahan dan terus bangkit berkembang di masa pandemi ini sehingga roda perekonomian kita bisa terus bergerak ke arah yang positif.

 

 

“